KBRN, Palu : Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M membuka Rakor Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di ruang Polibu, Kamis (16/11/2023). Rakor dihadiri Kepala Divisi Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah Komite Nasional
Pembentukan KDEKS merupakan implementasi program Kelembagaan Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah yang ditetapkan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. DECE KURNIADI; Kepala Divisi Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah, Manajemen Eksekutif KNEKS MUHAMMAD ADAM PRAWIRA; Analis Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah, Manajemen Eksekutif
SAMARINDA – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) siap membentuk perwakilan atau komite daerah di Kalimantan Timur (Kaltim). Karena itu, Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi sangat mengapresiasi keinginan Manajemen Eksekutif (ME) KNEKS tersebut. “Ini sangat bagus. Pemprov Kaltim menyambut
Industri produk halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan bisnis kewirausahaan syariah. Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UII) dan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) menggelar Workshop
Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari’ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo
“Sharia compliance is considered as falling within a higher priority category in relation to other identified risk. If Islamic Financial Institution do not comply with Sharia rules and principles, their transactions must be cancelled and income generated from them shall be considered as illegitimate”
With the separation of the management of the hajj funds of the Ministry of Religion to the BPKH, it still leaves some differences in view, related to the amount of the initial deposit charged by Jemaah who are members of the waiting list with a vulnerable period of 5 – 25 years. In addition, there is also a debate related to the use of initial deposit funds for the pilgrims to be dispatched, because BPKH until now must optimize the pilgrimage funds
Associate Professor Rifki Ismal & Dece Kurniadi, MM Central Bank of Indonesia International Center for Development in Islamic Finance Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Presented at Roundtable Discussion on Tax in Islamic Finance UKM Malaysia, 12 – 13 October 2014 Source
